pemilu | ||||||
BERITA | ||||||
Alasan Golkar Pilih Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2019 Liputan6.com, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Fraksi Partai Golkar Hetifah ...
| ||||||
JPPR: Usulan Pemerintah Soal Ambang Batas Pemilu Bertentangan dengan UUD JAKARTA, (PR).- Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang diusulkan pemerintah dalam RUU Pemilu, 3,5 persen, sementara ambang ...
| ||||||
Parpol Peserta Pemilu 2019 Berhak Mengajukan Capres JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan seluruh partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu 2019 berhak ...
| ||||||
Presidential Threshold Bertentangan dengan Semangat Pemilu Serentak "Ketentuan presidential threshold untuk mengusung calon presiden bertentangan dengan Pasal 6A UUD dan tidak sesuai dengan semangat pemilu ...
| ||||||
PDIP: Sistem Pemilu Tertutup Cocok untuk Menghindari Korupsi Jakarta - Salah satu perdebatan dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemilu yang akan digunakan serentak pada 2019 adalah sistem pemilu ... PDIP: Sistem Pemilu Tertutup Cocok untuk Menghindari Korupsi - Harian Medan Bisnis - Membangun Indonesia yang Lebih Baik
| ||||||
Mahfud MD: Presidential Treshold Boleh Ada, Boleh tidak di Pemilu Hal tersebut sampai-sampai dilakukannya simulasi dengan beberapa kotak suara yang dilakukan melalui Pemilu yang bersamaan, yakni kotak suara ...
| ||||||
Golkar Perjuangkan Sistem Pemilu Zaman Orde Baru "Partai Golkar memperjuangkan sampai titik darah penghabisan sistem pemilu yang akan kita wujudkan adalah sistem pemilu proporsional tertutup," ...
| ||||||
Bersama Jaringan Nusantara, AHY Siaga Pemilu Bersih Anti Kecurangan Cagub DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) menerima simbol siaga dari Jaringan Nusantara di Jakarta, Rabu (18/1). Bersama Jaringan ...
| ||||||
Mahfud MD: Sistem Pemilu Tertutup Sangat Mungkin Diberlakukan ID, JAKARTA -- Perdebatan mengenai penerapan sistem pemilu tertutup atau sistem proporsional terbuka terus berlangsung dalam revisi UU Pemilu.
| ||||||
Pilkada DKI Akan Ditinjau Penyelenggara Pemilu dari 15 Negara Sumarno menuturkan, KPU DKI saat ini tengah mendata TPS-TPS yang akan menjadi tujuan peninjauan penyelenggara pemilu dari berbagai negara ...
| ||||||
WEB | ||||||
PAN dan Hanura Tolak Syarat Ambang Batas Pemilu Dengan adanya putusan MK soal penyelenggaraan pemilu serentak, ambang batas pemilu tak lagi diperlukan.
| ||||||
PPP Minta Ambang Batas Pemilu Lebih Besar dari Usul Pemerintah Untuk ambang batas parlemen, PPP mengusulkan besaran 3,5 persen.
| ||||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima lansiran ini dalam bentuk umpan RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar